Selayaknya ekonomi kerakyatan
"Ekonomi Kerakyatan"
Sungguh sangat nyaris jika terdapat negeri yang kaya akan dengan sumber daya alam nya namun masih banyak masyarakat di dalamnya yang miskin, kelaparan dan bahkan memenuhi kehidupan seharinya pun sulit, lalu pertanyaannya dikemanakan lah kekayaan negara itu di pergunakan? Di pergunakan Untuk siapa sebenarnya kekayaan yang terkandung di dalam negara itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap kali muncul dari masyakat menengah kebawah (rakyat jelata). Negeri ini sungguh sangat ternodai oleh tangan-tangan kotor para birokrasi yang haus akan kekuasaan sehingga rakyat yang menjadi korbannya.
Jangan sampai kekuasaan dimonopoli hanya untuk kepentingan individu maupun kelompok. Masyarakat memiliki mereka agar supaya menjadi pelayan untuk mengatur, menata dan menentukan nasib kehidupa masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sering kali menjadi budaya di dalam birokrasi pemerintahan negara ini. Banyak anggaran yang seharusnya digelontorkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat namun di ambil dan di renggut hanya untuk kepentingan individu dan kelompoknya semata sungguh sangat miris dan sadir kelakuan para pejabat pemerintah saat ini. Kami berharap agar supaya para pemangku kekuasaan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang serta prinsip berkeadilan dan kesejahteraan. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan yang terjadi di mana-mana. Pemerataan ekonomi menjadi sebuah pendorong utama dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan, dan berkemajuan sehingga ketimpangan antara masyarakat yang miskin dan kaya akan teratasi dengan baik.
Abd Wafi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam malang.
Dalam Perspektif teori dan praktek
Kehidupan manusia di alam semesta ini seyogyanya memiliki satu tujuan yang sama yaitu ingin mencapai suatu kehidupan yang lebih bermartabat dan berkeadilan. Derajat itulah yang selalu didambakan dan diinginkan oleh setiap insan manusia. Maka dari itu perlu kiranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dijadikan sebagai intermediasi manusia untuk mencapai tujuannya itu. Karena didalam kehidupan berbangsa dan bernegara itulah akan membentuk sebuah gagasan besar dan konsep yang jelas untuk mengatur tatanan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur dan sejahterah. Sehingga para elemen bangsa ini tetap menjadi satu kesatuan bagi seluruh elemen lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dorongan seperti inilah yang harus di perkuat baik dari sektor pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan sosial kemasyarakatan.
Tatanan kehidupan masyarakat memang sangat kompleks dengan segala dinamika dan problematika yang dialaminya. Bagian terpenting dari elemen masyarakat baik lapisan atas hingga bawah yaitu memiliki hak yang sama, memiliki rasa yang sama dan memiliki kedudukan yang sama didalam memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara, itu semua merupakan ekspektasi besar dari pada masyarakat, dan negara wajib menjamin kenyamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya serta membangun masyarakat yang berkeadilan. Maka tidak lah lazim bagi pemerintah untuk menjalankan amanatnya untuk bagaimana dapat memberikan suatu kehidupan yang lebih aman, nyaman, tentram dan sejahtera serta berkeadilan. Tentu itu semua akan terwujud/tercapai apabila institusi negara menjalankan tugas dan fungsi sesuai amanat undang-undang dan sesuai dengan kepentingan masyarakat umum. Karena klau kita lihat isi dari pada undang-undang yang berbunyi "bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalam negeri dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" di jalankan dengan semestinya.
Sungguh sangat nyaris jika terdapat negeri yang kaya akan dengan sumber daya alam nya namun masih banyak masyarakat di dalamnya yang miskin, kelaparan dan bahkan memenuhi kehidupan seharinya pun sulit, lalu pertanyaannya dikemanakan lah kekayaan negara itu di pergunakan? Di pergunakan Untuk siapa sebenarnya kekayaan yang terkandung di dalam negara itu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap kali muncul dari masyakat menengah kebawah (rakyat jelata). Negeri ini sungguh sangat ternodai oleh tangan-tangan kotor para birokrasi yang haus akan kekuasaan sehingga rakyat yang menjadi korbannya.
Jangan sampai kekuasaan dimonopoli hanya untuk kepentingan individu maupun kelompok. Masyarakat memiliki mereka agar supaya menjadi pelayan untuk mengatur, menata dan menentukan nasib kehidupa masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sering kali menjadi budaya di dalam birokrasi pemerintahan negara ini. Banyak anggaran yang seharusnya digelontorkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat namun di ambil dan di renggut hanya untuk kepentingan individu dan kelompoknya semata sungguh sangat miris dan sadir kelakuan para pejabat pemerintah saat ini. Kami berharap agar supaya para pemangku kekuasaan benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat undang-undang serta prinsip berkeadilan dan kesejahteraan. Sehingga tidak ada lagi ketimpangan yang terjadi di mana-mana. Pemerataan ekonomi menjadi sebuah pendorong utama dalam membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan, dan berkemajuan sehingga ketimpangan antara masyarakat yang miskin dan kaya akan teratasi dengan baik.
Abd Wafi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam malang.
Komentar
Posting Komentar